Usulan Muamar Torik: Pengelolaan Proyek APBN dan Non-APBN oleh Badan Pembangunan Nasional

Pernyataan Ketua Umum Asosiasi

Muamar Torik, sebagai Ketua Umum Asosiasi Badan Pembangunan Nasional, baru-baru ini mengemukakan usulan penting kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia meminta agar semua proyek pengadaan yang terkait dengan APBN dan non-APBN dapat diambil alih oleh Badan Pembangunan Nasional yang akan dipimpinnya. Usulan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek pembangunan di Indonesia.

Pentingnya Pengelolaan Terpusat

Dalam pernyataannya, Torik menekankan bahwa pengelolaan proyek yang terpusat akan memungkinkan badan ini untuk lebih transparan dan akuntabel. Di bawah kepemimpinannya, badan ini tidak hanya akan fokus pada pengadaan, tetapi juga pada produksi barang menggunakan sumber daya lokal. Menurutnya, hal ini akan berdampak positif pada perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Kontribusi untuk Negara

Muamar Torik juga mengungkapkan komitmennya untuk menyumbangkan 40% dari keuntungan yang diperoleh Badan Pembangunan Nasional kepada negara. Disamping itu, ia berencana untuk menyumbangkan 40% aset dan pabrik miliknya kepada pemerintah demi kepentingan bersama. Dengan langkah ini, Torik berharap bahwa pembangunan nasional dapat berjalan lebih cepat dan terarah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas.